Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara itu sampai saat ini masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara perlu dikembangkan kompetensinya.

Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan antara lain bahwa pengembangan kompetensi merupakan salah satu hak bagi Aparatur Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu penting artinya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilakukan upaya pembinaan kompetensinya baik yang bersifat teknis, manajerial dan sosial kultural paling sedikit selama 20 Jam Pelajaran setiap tahun.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang kemudian harus dilakukan evaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Dalam mengembangkan kompetensi tersebut setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing

Berkenaan dengan hal tersebut maka pengembangan kompetensi itu perlu dilakukan melalui strategi-strategi tertentu sesuai dengan peraturan yang ada serta dengan menggunakan alat bantu-alat bantu serta cara-cara tertentu dalam mengembangkan kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil.

Bimtek Kepegawaian