Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH berikut info Jadwal materi BIMTEK BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH selama tahun 2023 dengan harga murah

1. Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintahan
2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
3. Peranan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
4. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;
6. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
8. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
9. Tentang Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
11. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014;
12. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013;
13. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah;
14. Tata Cara Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;
15. Pedoman Umum Penyusunan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
16. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara;
17. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
18. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);