Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 telah menetapkan pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025 hingga 2029. Instruksi ini menjadi tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun dan menetapkan RPJMD sebagai bagian dari tanggung jawab strategis dalam siklus pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penyusunan RPJMD 2025–2029 juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, serta diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Dalam dokumen RPJMN tersebut tertuang Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025–2029 yang menjadi rujukan nasional dalam penyusunan kebijakan pembangunan lima tahunan di seluruh daerah.

RPJMD sebagai Dokumen Pembangunan Daerah yang Visioner

RPJMD berperan sebagai panduan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). RPJMD harus mencerminkan:

• Keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan arah pembangunan nasional;
• Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
• Penyelarasan dengan prioritas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
• Pemanfaatan data statistik dan evaluasi pembangunan periode sebelumnya;
• Penyesuaian terhadap potensi, permasalahan, dan kearifan lokal.

RPJMD 2025–2029 disusun pasca pilkada serentak, dan ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta tidak mengganggu kualitas pelayanan publik selama masa transisi pemerintahan.

Renstra Perangkat Daerah sebagai Instrumen Operasional

Selanjutnya, setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra yang menjadi dokumen operasional pembangunan selama lima tahun. Renstra berfungsi untuk:

• Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas perangkat daerah;
• Menyelaraskan kebijakan sektoral dengan RPJMD;
• Menentukan indikator kinerja dan target tahunan;
• Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tahunan.

Dalam penyusunannya, Renstra juga wajib berbasis pada capaian kinerja sebelumnya, bersifat outcome-oriented, serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

InMendagri No. 2 Tahun 2025 hadir untuk memastikan bahwa proses penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tidak hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi alat perencanaan yang strategis, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan menyelaraskan arah pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan nasional dan mengedepankan potensi lokal serta semangat otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan program-program yang nyata, solutif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.