- BIMTEK DIKLAT -
Dapatkan pelatihan khusus untuk pengelolaan kepegawaian dengan Bimtek Kepegawaian. Pelajari strategi efektif dalam manajemen SDM, pengembangan karier, dan peningkatan kinerja organisasi.
Bimtek Kepegawaian dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen sumber daya manusia (SDM) di berbagai tingkatan organisasi. Peserta akan mempelajari strategi dalam perekrutan, seleksi, dan pengembangan karyawan, serta teknik untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Materi juga mencakup aspek hukum ketenagakerjaan, etika kerja, dan pengelolaan konflik di tempat kerja. Ikuti Bimtek Kepegawaian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di organisasi Anda.
Yayasan Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan kepada PNS / APD / Kepala Dinas terkait untuk hadir diacara pelatihan Bimtek Kepegawaian, berikut informasi Jadwal Materi Bimtek Kepegawaian selama tahun 2026 dengan harga murah
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Sistem Informasi Manajemen Talenta - Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 |
| 2 | TATA CARA PENCANTUMAN GELAR APARATUR SIPIL NEGARA |
| 3 | KETENTUAN TENTANG PENAMBAHAN USUL KENAIKAN PANGKAT MENJADI 12 KALI SETAHUN |
| 4 | TATA CARA AGAR KENAIKAN PANGKAT DAPAT LEBIH TINGGI DARI ATASAN LANGSUNG |
| 5 | TATA CARA PENCANTUMAN GELAR PROFESI |
| 6 | TATA CARA PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA SECARA LANGSUNG |
| 7 | PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA |
| 8 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 |
| 9 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) |
| 10 | Tata Cara Pemberian Cuti untuk PNS Berdasarkan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 |
| 11 | Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda Tahun 2025 |
| 12 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional |
| 13 | Pengelolaan SDM Rumah Sakit dan Strategi Peningkatan Kinerja serta Kompetensi Pegawai dalam Mewujudkan ASN Berakhlak di Lingkungan Rumah Sakit |
| 14 | Membangun tim work / capacity building. |
| 15 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah |
| 16 | Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja |
| 17 | Manajemen Kelas dan Teknis Presentasi |
| 18 | Standar pelayanan dan Komunikasi publik untuk peningkatan kinerja pelayanan |
| 19 | Bimtek Audit Investigatif |
| 20 | Bimtek Peraturan Disiplin Pegawai |
| 21 | Bimtek Audit Ketaatan Berbasis Risiko |
| 22 | Bimtek Pengelolaan Hasil Pengawasan Berbasis Komputer LAN (SIMWASDA) |
| 23 | Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko |
| 24 | PENERAPAN FLEKSIBILITAS KERJA DENGAN MENGOPTIMALKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENPAN-RB NO 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI ASN (PNS & PPPK) SECARA FLEKSIBEL PADA INSTANSI PEMERINTAH |
| 25 | Penerapan Sistem Merit dan Penyusunan Anjab–ABK Sesuai Perubahan UU ASN No. 20 Tahun 2023: Fondasi Baru Manajemen PNS dan PPPK Tahun 2025 |
| 26 | Realisasi Koperasi Desa Merah Putih dan Implementasi Permenkop UKM No. 6 Tahun 2022 jo. Perubahan No. 4 Tahun 2023 dalam Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Desa |
| 27 | TOR PERMENPAN RB NO 4 THN 2025 |
| 28 | Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemda Tahun Anggaran 2025 |
| 29 | Strategi Staf Ahli Gubernur/Bupati/Walikota dalam Memberi Telaahan dan Saran Strategis Kepada Kepala Daerah (KDH) Sesuai Permendagri No. 134 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompentensi Staf Ahli Kepala Daerah |
| 30 | BIMTEK Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel dan Penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) sesuai Perpres 21 Tahun 2023 |
| 31 | Sitem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan ( SIMONA ) |
| 32 | Manajemen Talenta ASN |
| 33 | PENERAPAN SISTEM MERIT SESUAI DENGAN PERUBAHAN UU ASN NO 20 THN 2023 DAN PENYUSUNAN ANJAB ABK DALAM MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK TERBARU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2025 |
| 34 | PENYUSUNAN SKP APLIKASI BERBASIS E-KINERJA SESUAI DENGAN SE BKN NO 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA REVISI TERBARU TAHUN 2025 |
| 35 | Implementasi SE BKN Nomor 3 Tahun 2021 ttg Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang menjadi Koordinar dan Sub Koordinator Serta Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural ke Dalam Jabatan Fungsional Pusat Dan Daerah |
| 36 | ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 1 THN 2020 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA |
| 37 | Implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP 17 THN 2020 tentang Manajemen PNS Berdasarkan UU ASN dilingkungan Kabupaten dan Kota serta di masing-masing SKPD |
| 38 | OPTIMALISASI ARSIPARIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
| 39 | IMPLEMENTASI PP 30 THN 2019 TTG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM PENYUSUNAN SKP TAHUNAN, BULANAN, DAN HARIAN PRAKTEK LANGSUNG MENGGUNAKAN APLIKASI INTERNET DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA |
| 40 | PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PNS MENGGUNAKAN APLIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA SE INDONESIA |
| 41 | IMPLEMENTASI PP 30 THN 2019 TTG PENILAIAN KINERJA DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI GURU MENGGUNAKAN APLIKASI INTERNET PRAKTEK LANGSUNG DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KAB/KOTA SE INDONESIA |
| 42 | IMPLEMENTASI PP NO 30 TAHUN 2019 TTG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI ASN DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK LANGSUNG APLIKASI WEB INTERNET WAJIB BAGI SEMUA SKPD PROPINSI KAB/KOTA |
| 43 | IMPLEMENTASI PP 30 TAHUN 2019 DAN SE PERMENPAN RB NO 3 THN 2021 MELALUI SKP HARIAN BULANAN DAN TAHUNAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRAKTEK LANGSUNG SE PROPINSI KAB/KOTA |
| 44 | BIMTEK PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DAN PENYUSUNAN DUPAK JF MEDIS & PARAMEDIS, DAN JF LAINNYA SERTA PENGELOLAAN KINERJA ASN BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 6 THN 2022 BERBASIS APLIKASI e-KINERJA |
| 45 | PRAKTEK PENYUSUNAN MANAJEMEN TALENT DAN PENYUSUNAN KOMPETENSI JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA |
| 46 | KONVERSI PENYUSUNAN e-DUPAK VS e-KINERJA DAN PEMBEKALAN JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PERMENPANRB NO 1 THN 2023 SERTA PRAKTEK PENYUSUNAN SKP BERBASIS APLIKASI e-KINERJA SESUAI PERMENPANR RB NO 6 THN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA |
| 47 | PENYUSUNAN METRIC CASCADING PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 |
| 48 | PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BERDASARKAN PEDOMAN KEPMENPAN RB NO 173 THN 2024 DAN DIGITALISASI E-KINERJA SERTA KONVERSI INTEGRASI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT MELALUI APLIKASI DISPAKATI SESUAI PERATURAN BKN NO.3 THN 2023 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA |
| 49 | PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGHAPUSAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KAB/KOTA |
| 50 | PERSIAPAN PEMBEKALAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL, DAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
| 51 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan |
| 52 | Inovasi Pelayanan Publik |
| 53 | Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Berdasarkan Kepmenpan RB No. 173 Tahun 2024 dan Digitalisasi E-Kinerja Serta Konversi Integrasi Penyusunan Angka Kredit Melalui Aplikasi DISPAKATI Sesuai Peraturan BKN No.3 Tahun 2023 Dilingkungan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota |
| 54 | Penggunaan Aplikasi Srikandi Berbasis Teknologi Informasi Dan Penghapusan Arsip Dinamis Dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi/kab/kota |
| 55 | Persiapan Pembekalan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Yang Akan Naik Jenjang Jabatan Fungsional, Perpindahan Jabatan Fungsional, Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional |
| 56 | Bimtek Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Bimtek Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri |
| 57 | Bimtek Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil |
| 58 | Bimtek Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. |
| 59 | Bimtek Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara |
| 60 | Bimtek Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara |
| 61 | Bimtek Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 diamanatkan bahwa usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 62 | PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH |
| 63 | Single Salary: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN |
| 64 | Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023: Sinkronisasi dengan PermenPAN No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 |
| 65 | Praktek penyusunan SKP menggunakan aplikasi dan praktek Penyusunan PAK menggunaka aplikasi Dispakati |
| 66 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara |
| 67 | UU No 20 Tahun 2023 Digitalasasi ekinerja dan kebijakan manajemen PNS Dan Manajemen PPPK serta Tata Cara sinkonisasi Rencana Kerja Bidang Manajemen ASN sesuai dengan permenpan No 8 Tahun 2023 |
| 68 | SKP Praktek menggunakan Aplikasi |
| 69 | Peraturan BKN No.3 Tahun 2023 |
| 70 | Permenpan RB No.6 Tahun 2022 |
| 71 | Pembaharuan Pengaturan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan RB No.1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jabatan Fungsional |
| 72 | Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara ( MTASN ) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Merit. |
| 73 | Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara |
| 74 | Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara |
| 75 | Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
| 76 | Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN. |
| 77 | Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2020. |
| 78 | Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020. |
| 79 | Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. |
| 80 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011 ). |
| 81 | Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota. |
| 82 | Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019. |
| 83 | Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016. |
| 84 | Bimtek Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). |
| 85 | Sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS |
| 86 | Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS |
| 87 | Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda |
| 88 | Rekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNS |
| 89 | Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah. |
| 90 | Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 91 | Sosialisasi dan implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). |
| 92 | Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Bagi Pemerintah Daerah |
| 93 | Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah |
| 94 | Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. |
| 95 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS. |
| 96 | Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital. |
| 97 | Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS |
| 98 | Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Dunia; |
| 99 | Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011. |
| 100 | Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 |
| 101 | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. |
| 102 | Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. |
| 103 | Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional. |
| 104 | Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara. |
| 105 | Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara. |
| 106 | Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil. |
| 107 | Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS |
| 108 | Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS. |
| 109 | Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru. |
| 110 | Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian |
| 111 | Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS. |
| 112 | Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah. |
| 113 | Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS. |
| 114 | Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014. |
| 115 | Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap. |
| 116 | Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS. |
| 117 | Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan. |
| 118 | Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. |
| 119 | Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum. |
| 120 | Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. |
| 121 | Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD didaerah. |
| 122 | Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. |
| 123 | Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS. |
| 124 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah. |
| 125 | Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017. |
| 126 | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). |
| 127 | Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. |
| 128 | Bimtek Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020. |
| 129 | Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. |
| 130 | Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. |
| 131 | Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah. |
| 132 | Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA. |
| 133 | Etika dan Disiplin PNS. |
| 134 | Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS |
| 135 | Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan. |
| 136 | Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| 137 | Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi. |
| 138 | Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA. |
| 139 | Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No.29 Tahun 2020. |
| 140 | Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP. |
| 141 | Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah |
| 142 | Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik. |
| 143 | Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil. |
| 144 | Tata Cara Mutasi pegawai Daerah. |
| 145 | Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017. |
| 146 | Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN. |
| 147 | Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah. |
| 148 | Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik. |
| 149 | Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. |
| 150 | Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit. |
| 151 | Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan. |
| 152 | Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. |
| 153 | Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. |
| 154 | Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru. |
| 155 | Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis. |
| 156 | Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. |
| 157 | Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ). |
| 158 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online. |
| 159 | Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK ). |
| 160 | Pengembangan Budaya PNS. |
| 161 | Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). |
| 162 | Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014. |
| 163 | Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomir 1 Tahun 2020. |
| 164 | Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota/ Se Indonesia. |
| 165 | Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. |
| 166 | Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS Dan PNS Berdasarkan Pp 53 Tahun 2010. |
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang IKN (Ibu Kota Nusantara) Makassar Manado Palu Ternate
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong
