Materi Bimtek - BIMTEK KEUANGAN

Daftar Materi BIMTEK KEUANGAN

Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK Keuangan berikut info Jadwal materi BIMTEK pengelolaan Keuangan Desa / Daerah selama tahun 2019 dengan harga murah

1. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019

4. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020

6. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan

7. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

8. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

9. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019

10. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual

11. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan

12. Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi.

13. Bimek/Diklat Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.

14. Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk Tahun 2019 Dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2019.

15. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.

16. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.

17. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

18. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.

19. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

20. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.

21. Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (App).

22. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

23. Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.

24. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi.

25. Keuangan Pesdikkemnas Permendahri No.22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019.

26. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

27. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

28. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019

29. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual

30. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

31. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.

32. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

33. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.

34. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.

35. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah

36. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

37. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014

38. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.

39. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.

40. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.

41. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).

42. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.

43. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.

44. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

45. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .

46. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.

47. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.

48. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.

49. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya.

50. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

51. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.

52. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.

53. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

54. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.

55. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

56. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.

57. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014

58. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

59. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2019 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.

60. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.

61. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

62. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

63. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.

64. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.

65. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.

66. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.

67. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.

68. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.

69. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

70. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD

71. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD

72. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP

73. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

74. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

75. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran

76. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019

77. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD

78. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah

79. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.

80. Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

81. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011 )

82. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017

83. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)

84. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari / sampai dengan selesai materi
  • Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek:
    • Pena/Pensil & Notebook
    • Makalah
    • Flashdisk berisi Materi & Dokumentasi BIMTEK
    • Penandatanganan SPPD
    • Sertifikat & Kwintansi BIMTEK
    • Tas Ransel Eksklusif
    • Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif
    • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (>4 Peserta)

Biaya Kontribusi:

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi : Bandung Bogor Cisarua (Puncak) Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta

Rp 4.500.000 untuk peserta termasuk akomodasi
Rp 3.500.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi : Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru

Rp 5.000.000 untuk peserta termasuk akomodasi
Rp 4.000.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi : Aceh Ambon Jayapura Kupang Makassar Manado Manokwari Palu Sorong Ternate

Rp 6.000.000 untuk peserta termasuk akomodasi
Rp 5.000.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi
Whatsapp Telepon
TOP