Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) diterbitkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan besaran biaya standar untuk berbagai kegiatan yang didanai APBN maupun APBD. Tujuan utama SHSR adalah menciptakan keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran, sehingga belanja negara dan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Overview Perpres Nomor 72 Tahun 2025

Perpres ini mengatur secara rinci komponen biaya yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan operasional dan pembangunan, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah, tingkat harga, serta kebutuhan lokal. Standar ini menjadi acuan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi alat pengendali agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran.

Satuan Biaya Honorarium

Perpres ini menetapkan standar besaran honorarium bagi narasumber, tenaga ahli, panitia pelaksana, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemerintah. Penetapan honorarium mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, durasi, serta tanggung jawab yang diemban, dengan tujuan menjaga kewajaran pembayaran dan mencegah ketidakefisienan anggaran.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Standar biaya perjalanan dinas meliputi tiket transportasi, uang harian, biaya penginapan, dan komponen pendukung lainnya. Penyesuaian dilakukan berdasarkan zona wilayah, jarak perjalanan, dan tingkat kebutuhan. Aturan ini bertujuan memastikan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai urgensi dan dengan pembiayaan yang wajar.

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor

Perpres ini juga mengatur biaya untuk penyelenggaraan rapat atau pertemuan, baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Standar biaya mencakup konsumsi, sewa tempat, perlengkapan rapat, hingga dokumentasi, dengan ketentuan yang disesuaikan pada tingkat jabatan peserta, durasi kegiatan, dan lokasi pelaksanaan.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Pengadaan kendaraan dinas diatur secara ketat, termasuk jenis, spesifikasi, dan harga maksimal sesuai kebutuhan operasional instansi. Penetapan ini dilakukan untuk mencegah pengadaan yang melebihi kebutuhan atau harga pasar, serta untuk memastikan keberlanjutan perawatan kendaraan.

Satuan Biaya Pemeliharaan

Perpres 72 Tahun 2025 menetapkan batasan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah, termasuk gedung, kendaraan, dan peralatan kerja lainnya. Standar ini disusun untuk menjaga aset negara dalam kondisi optimal tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 ini, pemerintah berharap tercipta tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, transparan, dan efisien. SHSR menjadi acuan penting untuk menjaga keseragaman kebijakan penganggaran di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.