Bimtek Permendagri Nomor 17 Tahun 2026: Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

Bimtek Permendagri Nomor 17 Tahun 2026: Pedoman Penyusunan APBD TA 2027

Permendagri Nomor 17 Tahun 2026: Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 606). Regulasi ini menjadi acuan wajib bagi seluruh Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, serta seluruh Perangkat Daerah (SKPD) dalam merancang, membahas, dan menetapkan APBD TA 2027 agar tepat waktu, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai turunan operasional dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta selaras dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, Permendagri 17/2026 membawa penekanan kuat pada penganggaran berbasis kinerja dan hasil nyata (outcome).

Berikut adalah ulasan lengkap mengenai empat substansi utama Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang wajib dipahami oleh setiap pengelola keuangan daerah.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Substansi pertama menekankan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus terintegrasi penuh dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi ini bertujuan memastikan efektivitas belanja negara dan daerah secara bersamaan.

Poin penting dalam sinkronisasi kebijakan meliputi:

  • Keselarasan Dokumen Perencanaan: Memastikan konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang kemudian diturunkan ke dalam KUA-PPAS.
  • Dukungan Prioritas Nasional: Penganggaran daerah diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, serta Program Strategis Nasional (ProSN).
  • Pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar dan urusan pilihan hanya dapat dialokasikan setelah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik terpenuhi.

Prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027

Agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan kredibel, Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap tahapan penyusunan anggaran:

  • Sesuai Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan: Alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
  • Tepat Waktu: Mengikuti seluruh tahapan dan jadwal penyusunan, pembahasan, evaluasi, hingga penetapan Perda APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Transparan dan Partisipatif: Memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait APBD serta melibatkan aspirasi publik melalui mekanisme perencanaan yang sah.
  • Tertib, Taat Asas, dan Efisien: Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengedepankan efisiensi belanja penunjang demi memperkuat belanja yang berorientasi pada hasil.

Kebijakan Penyusunan APBD

Substansi ketiga mengatur secara rinci arah kebijakan pada tiga struktur utama APBD, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah:

  1. Kebijakan Pendapatan Daerah
    Pemerintah daerah didorong untuk menyusun proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara realistis dan terukur. Pengujian asumsi pendapatan harus dilakukan secara cermat agar tidak memunculkan target semu yang berisiko mengganggu arus kas daerah di tahun berjalan.

  2. Kebijakan Belanja Daerah
    Penganggaran belanja daerah TA 2027 difokuskan pada kualitas belanja (spending better), mencakup:

    • Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) seperti alokasi fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, pengawasan, serta pengendalian belanja pegawai.

    • Penataan ketat terhadap belanja hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran dan mematuhi ketentuan regulasi (termasuk larangan pemberian hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali diatur lain oleh undang-undang).

    • Fokus pada standar pelayanan minimal (SPM) dan efisiensi belanja operasional.

  3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
    Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan—termasuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, serta penyertaan modal—harus dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko keberlanjutan fiskal daerah.

Teknis Penyusunan APBD

Bagian teknis dalam Permendagri 17/2026 menjadi panduan operasional bagi TAPD dan SKPD dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam dokumen anggaran yang siap dieksekusi. Hal-hal krusial pada tahap teknis meliputi:

  1. Alur Keterhubungan Dokumen: Menjaga konsistensi nomenklatur program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, volume, standar harga satuan (SSH/SBU/ASB), lokasi, dan sumber pendanaan mulai dari RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga Rancangan APBD.
  2. Pemanfaatan SIPD: Seluruh proses perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjamin validitas data dan kemudahan evaluasi.
  3. Jadwal dan Pembagian Peran: Pengendalian tenggat waktu penyampaian KUA-PPAS, pembahasan bersama DPRD, penyampaian Raperda APBD, hingga proses evaluasi oleh Gubernur/Mendagri.
  4. Ketentuan Pergeseran Anggaran & Hal Khusus: Pengaturan teknis terkait mekanisme pergeseran anggaran, penanganan keadaan darurat, serta ketentuan khusus lainnya yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.

Memahami detail Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 secara menyeluruh sangat krusial untuk mencegah kesalahan administrasi, ketidaksinkronan dokumen perencanaan-penganggaran, maupun temuan pemeriksaan di kemudian hari.

Bimtek Diklat Nasional menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dengan narasumber kompeten dan berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Ini?

  • Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
  • Pimpinan dan Anggota DPRD (khususnya Badan Anggaran)
  • Kepala SKPD, Sekretaris Dinas, dan Kasubbag Perencanaan/Keuangan
  • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Bendahara
  • Auditor Inspektorat Daerah dan Perencana Bappeda

Kami menyediakan kelas reguler nasional di berbagai kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Batam, dan lainnya) serta layanan In-House Training khusus sesuai kebutuhan instansi Anda.

Fasilitas Peserta

  • Pelatihan selama 2 hari / sampai dengan materi selesai
  • Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan BIMTEK:
    • Pena/Pensil & Notebook
    • Makalah
    • Flashdisk berisi Materi & Dokumentasi BIMTEK
    • Penandatanganan SPPD
    • Sertifikat & Kwitansi BIMTEK
    • Tas Ransel Eksklusif
    • Peserta Group (>20 peserta) dapat Kemeja Eksklusif
    • Antar jemput bandara bagi peserta group (>4 peserta)

Biaya Kontribusi

Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta

Rp. 5.000.000 untuk peserta termasuk akomodasi

Rp. 4.000.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi

Rp. 2.000.000 untuk peserta Online Zoom - Minimal 5 Peserta

BIMTEK Harga Khusus

*Harga bisa berubah sewaktu-waktu


Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru

Rp. 5.500.000 untuk peserta termasuk akomodasi

Rp. 4.500.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi

Rp. 2.000.000 untuk peserta Online Zoom - Minimal 5 Peserta

*Harga bisa berubah sewaktu-waktu


Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang IKN (Ibu Kota Nusantara) Makassar Manado Palu Ternate

Rp. 6.500.000 untuk peserta termasuk akomodasi

Rp. 5.500.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi

Rp. 2.000.000 untuk peserta Online Zoom - Minimal 5 Peserta

*Harga bisa berubah sewaktu-waktu


Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong

Untuk informasi lengkap silahkan hubungi contact person disini

hubungi kami logo