- BIMTEK DIKLAT -
Yayasan Bimbingan Teknis Diklatnas mengundang ASN dan OPD untuk mengikuti Bimtek SIPD 2026 dengan biaya terjangkau. Dapatkan materi terlengkapnya di sini!
Materi Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi dan efektif. Peserta akan mempelajari berbagai aspek teknis penggunaan aplikasi SIPD RI, mulai dari tahapan perencanaan pembangunan (e-planning), penyusunan anggaran (e-budgeting), penatausahaan keuangan, hingga akuntansi dan pelaporan. Materi juga mencakup sinkronisasi regulasi Kemendagri terkini guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ikuti Bimtek SIPD ini untuk mengoptimalkan efisiensi manajemen keuangan daerah Anda!
Yayasan Bimbingan Teknis Diklatnas mengundang para ASN, Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara, serta Kepala SKPD/OPD terkait untuk hadir di acara pelatihan ini. Berikut adalah informasi Jadwal dan Materi Bimtek SIPD selama tahun 2026 dengan biaya investasi yang terjangkau:
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Kebijakan Transformasi SIPD menjadi SIPD-RI: Arah kebijakan Kemendagri terkait aplikasi umum pemerintah daerah. |
| 2 | Arsitektur dan Alur Kerja SIPD-RI: Pemahaman ekosistem dan alur integrasi antar modul. |
| 3 | Manajemen Pengguna (User Management): Pengaturan akun Super Admin, TAPD, PA/KPA, PPK, Bendahara, dan PPTK. |
| 4 | Pengaturan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK): Input dan penyesuaian hierarki dinas/badan di dalam sistem. |
| 5 | Pemutakhiran Data Master: Penyesuaian master data program, kegiatan, dan sub-kegiatan pemda. |
| 6 | Sinkronisasi Dokumen Makro: Input data RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam sistem. |
| 7 | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD: Pemetaan sasaran, indikator, dan pagu indikatif. |
| 8 | Pengelolaan Kamus Usulan: Pembuatan dan penyesuaian daftar usulan untuk pembangunan. |
| 9 | Tata Cara Input Musrenbang Desa & Kecamatan: Entry usulan proyek dari tingkat desa hingga kecamatan. |
| 10 | Tata Cara Input Musrenbang Kabupaten/Kota: Konsolidasi usulan di tingkat kabupaten/kota. |
| 11 | Penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir): Mekanisme input usulan dari anggota DPRD. |
| 12 | Verifikasi dan Validasi Usulan: Proses approval usulan Musrenbang dan Pokir oleh Bappeda/TAPD. |
| 13 | Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Awal: Integrasi usulan yang diterima menjadi draf RKPD. |
| 14 | Sinkronisasi dan Penetapan RKPD Akhir: Finalisasi dan penguncian (locking) dokumen perencanaan daerah. |
| 15 | Integrasi Perencanaan Nasional & Daerah: Penyelarasan indikator kinerja daerah dengan program prioritas nasional. |
| 16 | Pengenalan Komponen Standar Harga: Konsep SSH, SBU, HSPK, dan ASB. |
| 17 | Input dan Verifikasi Standar Harga Satuan (SSH): Entry rincian harga barang/jasa ke dalam database. |
| 18 | Penguncian Standar Harga: Penetapan standar harga oleh Kepala Daerah sebagai dasar RKA. |
| 19 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA): Entry target pendapatan dan pagu belanja daerah. |
| 20 | Penyusunan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara): Penjabaran rincian pagu indikatif per SKPD. |
| 21 | Distribusi Pagu Anggaran: Pendelegasian pagu dana dari TAPD ke masing-masing SKPD/OPD. |
| 22 | Penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran): Praktik input rincian belanja per sub-kegiatan. |
| 23 | Pemetaan Kode Rekening: Klasifikasi yang tepat untuk belanja pegawai, barang/jasa, hibah, dan modal. |
| 24 | Penarikan Komponen Standar Harga: Cara memasukkan komponen SSH ke dalam rincian belanja RKA. |
| 25 | Pengaturan Lokasi dan Output Sub-Kegiatan: Pengisian target kinerja operasional (Keluaran/Hasil). |
| 26 | Anggaran Pendapatan & Pembiayaan: Tata cara input RKA untuk komponen penerimaan daerah. |
| 27 | Proses Verifikasi RKA oleh TAPD: Pengecekan kesesuaian RKA dengan KUA-PPAS. |
| 28 | Sinkronisasi RKA menjadi APBD: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. |
| 29 | Pencetakan Dokumen RKA: Export dokumen pendukung dan catatan verifikasi. |
| 30 | Penerbitan DPA-SKPD: Proses pengesahan RKA menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran. |
| 31 | Alur Manajemen Penatausahaan SIPD-RI: Konsep dan perbedaan alur dengan sistem SIPD versi lama. |
| 32 | Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD): Pembagian dana per triwulan/bulan untuk dieksekusi. |
| 33 | Mekanisme Penerimaan Daerah: Input Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS). |
| 34 | Pengajuan SPP-UP (Uang Persediaan) & SPP-GU (Ganti Uang): Tata cara entry permohonan pembayaran oleh Bendahara. |
| 35 | Pengajuan SPP-TU (Tambahan Uang): Prosedur permintaan dana tambahan untuk kegiatan mendesak. |
| 36 | Pengajuan SPP-LS (Langsung): Input SPP untuk Gaji/Tunjangan PNS dan Pembayaran Pihak Ketiga (Kontraktual). |
| 37 | Verifikasi PPK-SKPD & Penerbitan SPM: Pengecekan SPP dan pembuatan Surat Perintah Membayar. |
| 38 | Verifikasi BUD & Penerbitan SP2D: Proses pencairan dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana. |
| 39 | Pengelolaan Perpajakan: Tata cara perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pajak daerah/pusat pada transaksi SPP-LS dan GU. |
| 40 | Buku Kas Umum (BKU): Pembuatan, pencatatan transaksi masuk/keluar, dan penutupan BKU setiap bulan. |
| 41 | Penyusunan SPJ Fungsional: Laporan bulanan Bendahara Pengeluaran. |
| 42 | Penyusunan SPJ Administratif: Pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran (PA/KPA). |
| 43 | Penatausahaan Aset Tetap: Pencatatan belanja modal menjadi aset pemda. |
| 44 | Penatausahaan Persediaan: Pencatatan keluar-masuk barang habis pakai (ATK, bahan cetak). |
| 45 | Sistem Pengembalian Belanja: Tata cara input STS atas kelebihan bayar atau sisa dana UP/TU. |
| 46 | Jurnal Standar & Jurnal Penyesuaian: Entry transaksi akuntansi manual di luar transaksi otomatis SP2D. |
| 47 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Penarikan data laporan realisasi SKPD secara berkala. |
| 48 | Laporan Operasional (LO) & Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Penyajian laporan berbasis akrual. |
| 49 | Penyusunan Neraca Pemda: Pengecekan integrasi nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. |
| 50 | Troubleshooting dan Evaluasi: Identifikasi error umum pada SIPD, tata cara perbaikan data teridentifikasi, dan penggunaan fitur Helpdesk. |
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang IKN (Ibu Kota Nusantara) Makassar Manado Palu Ternate
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong
