- BIMTEK DIKLAT -
Pelajari penyusunan Renja SKPD & RKPD di SIPD RI melalui Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah 2026 bersama Yayasan Diklatnas. Biaya terjangkau, cek di sini!
Materi Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SIPD dirancang khusus untuk memberikan pemahaman teknis dan komprehensif mengenai siklus perencanaan daerah secara elektronik (e-Planning) pada aplikasi SIPD RI. Peserta akan mempelajari tata kelola penyusunan dokumen perencanaan daerah yang konsisten dan terintegrasi, mulai dari sinkronisasi RPJMD/RPD, penyusunan RKPD dan Renja SKPD, pengelolaan Musrenbang dan Pokir DPRD, hingga penguncian indikator kinerja dan kamus usulan. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional serta ketepatan tahapan sebelum memasuki siklus penganggaran.
Yayasan Bimbingan Teknis Diklatnas mengundang para Kepala Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kasubag Perencanaan OPD/SKPD, Tim Penyusun RKPD/Renja, serta ASN terkait untuk mengikuti pelatihan ini. Berikut informasi Jadwal dan Materi Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SIPD selama tahun 2026 dengan biaya investasi yang kompetitif:
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Arah kebijakan dan regulasi terbaru perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017 & Permendagri No. 70 Tahun 2019). |
| 2 | Transformasi sistem perencanaan daerah ke platform integrasi SIPD RI (Modul e-Planning). |
| 3 | Arsitektur, struktur menu, dan keterkaitan modul Perencanaan dengan modul Penganggaran di SIPD RI. |
| 4 | Pengaturan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) dan pembagian kewenangan OPD pada modul perencanaan. |
| 5 | Manajemen pengguna (User Management) dan hak akses (Super Admin, TAPD, Bappeda, Admin Perencanaan OPD, dan Verifikator). |
| 6 | Penataan dan pemutakhiran kamus program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019. |
| 7 | Konsep dan tata cara input dokumen makro pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, atau RPD) ke dalam sistem. |
| 8 | Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah di aplikasi SIPD RI. |
| 9 | Penyusunan dan penataan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). |
| 10 | Tata cara pengisian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta target capaiannya. |
| 11 | Penyusunan kamus usulan pembangunan sebagai dasar verifikasi kebutuhan masyarakat dan instansi. |
| 12 | Mekanisme pengajuan dan input usulan dari tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa). |
| 13 | Tata cara verifikasi dan pembahasan usulan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). |
| 14 | Pengelolaan dan verifikasi usulan pembangunan pada tahap Forum Perangkat Daerah (Forum OPD). |
| 15 | Konsolidasi dan penetapan usulan pembangunan dalam Musrenbang Kabupaten/Kota/Provinsi. |
| 16 | Tata cara penginputan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD ke dalam SIPD RI. |
| 17 | Validasi dan verifikasi kelayakan usulan Pokir DPRD oleh Bappeda dan OPD teknis terkait. |
| 18 | Pengelompokan (tagging) usulan masyarakat dan Pokir berdasarkan prioritas pembangunan dan kewenangan OPD. |
| 19 | Tata cara penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/OPD pada aplikasi SIPD RI. |
| 20 | Penginputan pagu indikatif dan rincian awal belanja pada masing-masing sub-kegiatan di Renja SKPD. |
| 21 | Penentuan lokasi pelaksanaan sub-kegiatan dan sasaran kelompok penerima manfaat secara tepat. |
| 22 | Sinkronisasi indikator keluaran (output) sub-kegiatan Renja SKPD dengan standar teknis dinas. |
| 23 | Mekanisme verifikasi dan evaluasi draf Renja SKPD oleh Bappeda. |
| 24 | Proses integrasi seluruh Renja SKPD menjadi draf Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). |
| 25 | Tahapan penyempurnaan dari Rancangan Awal RKPD menuju Rancangan RKPD. |
| 26 | Tata cara analisis dan penyesuaian pagu indikatif menjadi pagu definitif pada tahapan RKPD. |
| 27 | Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. |
| 28 | Penggunaan fitur Tagging Tematik (Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Inflasi, TKDN, dll.) pada program/kegiatan. |
| 29 | Penginputan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah di tingkat Sekretariat/OPD. |
| 30 | Tata cara penyusunan Standar Harga Satuan (SSH) sebagai prasyarat perencanaan biaya. |
| 31 | Tata cara penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). |
| 32 | Penyusunan dan verifikasi Analisis Standar Belanja (ASB) pada tahapan perencanaan pembangunan. |
| 33 | Mekanisme integrasi kamus usulan standar harga ke dalam sub-kegiatan perencanaan. |
| 34 | Alur penetapan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Standar Harga di SIPD RI. |
| 35 | Finalisasi, pembahasan akhir, dan persiapan Musrenbang penetapan RKPD. |
| 36 | Tata cara penguncian (locking) dokumen penetapan RKPD Akhir oleh Bappeda/TAPD. |
| 37 | Cetak dokumen perumusan RKPD, lampiran tabel penetapan, dan berita acara verifikasi dari SIPD RI. |
| 38 | Mekanisme dan prosedur perubahan atau pergeseran RKPD (RKPD Perubahan) sesuai ketentuan regulasi. |
| 39 | Tata cara verifikasi ulang usulan kegiatan yang mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan. |
| 40 | Penguncian akhir RKPD Perubahan sebagai jembatan menuju KUA-PPAS Perubahan. |
| 41 | Sinkronisasi data dari modul Perencanaan (RKPD) menuju modul Penganggaran (KUA-PPAS dan RKA). |
| 42 | Identifikasi potensi kesalahan input (human error) dalam pengisian satuan dan target kinerja di e-Planning. |
| 43 | Analisis konsistensi perencanaan: Memastikan benang merah dari RPJMD -> RKPD -> Renja -> KUA-PPAS. |
| 44 | Tata cara penggunaan fitur Helpdesk dan penyelesaian kendala teknis (Troubleshooting) pada modul e-Planning. |
| 45 | Pengamanan database perencanaan dan manajemen audit log aktivitas pengguna di SIPD RI. |
| 46 | Simulasi praktik langsung (Hands-on Practice): Input usulan Musrenbang dan verifikasi usulan Pokir DPRD. |
| 47 | Simulasi praktik langsung (Hands-on Practice): Penyusunan dan pengisian indikator Renja SKPD/OPD. |
| 48 | Simulasi praktik langsung (Hands-on Practice): Penginputan dan verifikasi standar harga (SSH/SBU/ASB). |
| 49 | Simulasi praktik langsung (Hands-on Practice): Tahapan konsolidasi, verifikasi Bappeda, dan penguncian RKPD. |
| 50 | Bedah studi kasus lapangan, konsultasi permasalahan interaktif, dan evaluasi hasil perencanaan OPD peserta. |
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang IKN (Ibu Kota Nusantara) Makassar Manado Palu Ternate
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong
