- BIMTEK DIKLAT -
Tingkatkan akuntabilitas Bendahara OPD melalui Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI 2026 bersama Yayasan Diklatnas. Hubungi kami di sini!
Materi Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD dirancang khusus untuk memberikan pemahaman teknis dan mendalam terkait siklus pelaksanaan administrasi anggaran daerah. Peserta akan difokuskan pada penguasaan modul penatausahaan di aplikasi SIPD RI, mulai dari penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS), verifikasi SPM, pencairan SP2D, pengelolaan pajak, hingga penatausahaan Buku Kas Umum (BKU). Pelatihan ini mengacu pada regulasi Kemendagri terkini dan sangat krusial guna mencegah kesalahan pencairan serta mewujudkan tertib administrasi keuangan OPD.
Yayasan Bimbingan Teknis Diklatnas mengundang para Pengguna Anggaran (PA/KPA), PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk hadir di acara pelatihan ini. Berikut informasi Jadwal dan Materi Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD selama tahun 2026 dengan biaya investasi yang terjangkau:
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Kebijakan dan regulasi terbaru terkait Penatausahaan Keuangan Daerah berbasis SIPD RI. |
| 2 | Alur dan siklus penatausahaan keuangan terintegrasi dalam ekosistem aplikasi SIPD RI. |
| 3 | Persiapan dan pengaturan awal (setup) modul penatausahaan pada level SKPD/OPD. |
| 4 | Manajemen akun, pembagian peran, dan hak akses (PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara) di SIPD. |
| 5 | Pemahaman dokumen sumber penatausahaan: DPA, RAK (Rencana Anggaran Kas), dan Anggaran Kas. |
| 6 | Tata cara penyesuaian atau perubahan Anggaran Kas SKPD di dalam sistem. |
| 7 | Pembuatan dan pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) per triwulan/bulan. |
| 8 | Verifikasi dan otorisasi SPD oleh BUD atau Kuasa BUD. |
| 9 | Mekanisme penetapan dan pencatatan besaran Uang Persediaan (UP) bagi Bendahara Pengeluaran. |
| 10 | Tata cara pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). |
| 11 | Verifikasi kelengkapan dokumen dan persetujuan SPP-UP oleh PPK-SKPD. |
| 12 | Pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-UP). |
| 13 | Proses verifikasi SPM-UP dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-UP) oleh BUD. |
| 14 | Tata cara pembuatan dan pengajuan SPP Ganti Uang (SPP-GU) oleh Bendahara. |
| 15 | Penginputan rincian bukti pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ) pada pengajuan SPP-GU. |
| 16 | Penerbitan SPM-GU dan SP2D-GU beserta pencatatan mutasi pencairannya. |
| 17 | Mekanisme pengajuan SPP Tambahan Uang (SPP-TU) untuk kegiatan mendesak atau khusus. |
| 18 | Pembuatan SPM-TU dan SP2D-TU pada aplikasi SIPD. |
| 19 | Batas waktu penggunaan, pengawasan, dan tata cara pengembalian sisa dana TU (Nihil). |
| 20 | Tata cara pembuatan SPP Langsung (SPP-LS) untuk Gaji dan Tunjangan PNS/PPPK. |
| 21 | Pembuatan SPP Langsung (SPP-LS) untuk pengadaan Barang dan Jasa (Pihak Ketiga/Kontraktual). |
| 22 | Verifikasi dokumen kontrak dan persyaratan SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS. |
| 23 | Penerbitan SP2D-LS dan pengakuan otomatis terhadap pencatatan realisasi belanja SKPD. |
| 24 | Pengelolaan dan pencatatan penerimaan daerah (Pendapatan/Retribusi/Pajak Daerah) di SIPD. |
| 25 | Tata cara penginputan Surat Tanda Setoran (STS) oleh Bendahara Penerimaan. |
| 26 | Input dan validasi Tanda Bukti Penerimaan (TBP) ke Kas Daerah. |
| 27 | Penatausahaan pungutan dan potongan pajak (PPN, PPh, Pajak Daerah) pada transaksi SIPD. |
| 28 | Praktik pembuatan kode e-Billing dan pencatatan bukti setor pajak melalui aplikasi. |
| 29 | Tata cara pembuatan dan pengelolaan Buku Kas Umum (BKU) bagi Bendahara Pengeluaran. |
| 30 | Pencatatan transaksi masuk (Penerimaan SP2D) dan keluar (Belanja/Pembayaran) secara harian pada BKU. |
| 31 | Mekanisme rekonsiliasi dan penutupan BKU secara periodik (bulanan). |
| 32 | Validasi dan cetak laporan Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. |
| 33 | Tata cara pembuatan dan pengesahan SPJ Administratif bagi Pengguna Anggaran (PA/KPA). |
| 34 | Tata cara pembuatan SPJ Fungsional secara sistem bagi Bendahara Pengeluaran. |
| 35 | Mekanisme verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran oleh PPK. |
| 36 | Penatausahaan dan pencatatan pergeseran anggaran antar sub-kegiatan/rekening belanja. |
| 37 | Sinkronisasi data pencairan (SP2D) dengan pencatatan akuntansi berbasis akrual. |
| 38 | Pencatatan transaksi pengembalian belanja (belanja yang batal atau kelebihan bayar). |
| 39 | Prosedur pembuatan STS untuk penyetoran sisa Uang Persediaan (UP) di akhir tahun anggaran. |
| 40 | Mekanisme penatausahaan transaksi Hibah dan Bantuan Sosial pada aplikasi SIPD. |
| 41 | Penatausahaan penyaluran belanja subsidi dan Belanja Tidak Terduga (BTT). |
| 42 | Penarikan data dan pemantauan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SP2D yang terbit. |
| 43 | Integrasi data transaksi penatausahaan SIPD dengan modul Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah. |
| 44 | Proses dan mitigasi Cut-Off transaksi penatausahaan keuangan menjelang penutupan tahun anggaran. |
| 45 | Identifikasi kendala teknis dan penanganan error (Troubleshooting) umum saat entry SPP/SPM. |
| 46 | Pengamanan data transaksi, pembatalan dokumen (SPP/SPM) yang salah, dan koreksi data. |
| 47 | Pengawasan dan evaluasi kesesuaian antara bukti fisik administrasi dengan data digital di SIPD. |
| 48 | Simulasi komprehensif alur kerja dari pembukaan BKU, pengajuan SPP-UP, hingga penutupan BKU bulanan (Hands-on Practice). |
| 49 | Simulasi komprehensif alur pembayaran SPP-LS Pihak Ketiga dan pencatatan pajaknya (Hands-on Practice). |
| 50 | Diskusi interaktif, bedah masalah, dan penyelesaian studi kasus riil penatausahaan keuangan di masing-masing OPD peserta. |
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang IKN (Ibu Kota Nusantara) Makassar Manado Palu Ternate
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong
