Menjawab Himbauan Mendagri Tito: “Inspektorat Jangan Diam dalam Perencanaan”

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini secara tegas mengingatkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berlaku saat program sudah berjalan, tetapi juga harus hadir sejak tahap perencanaan. “Inspektorat jangan diam saja ketika program baru direncanakan. Mereka harus bisa memberikan warning atau masukan lebih awal apakah program itu efisien, boros, atau memang dibutuhkan.”

Dengan dorongan tersebut, pengawasan internal (APIP / Inspektorat) di pemerintahan daerah memiliki tugas strategis untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak menjadi lahan penyimpangan anggaran. Artikel ini menggali bagaimana peran inspektorat dapat dioptimalkan agar pemerintahan daerah lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

1. Latar Situasi: Mengapa Inspektorat Harus Terlibat Sejak Awal

Selama ini, pengawasan sering dianggap sebagai tugas akhir, yaitu memeriksa kegiatan setelah selesai dikerjakan. Namun, pendekatan seperti itu bersifat reaktif dan kurang efektif dalam mencegah potensi pemborosan atau kesalahan desain program.

Dalam Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2025, Mendagri Tito menegaskan bahwa pengawasan harus mengadopsi tiga tahap: foresight (pencegahan sejak merancang), insight (pendampingan selama pelaksanaan), dan oversight (evaluasi setelah selesai). 

Inspektorat daerah, sebagai ujung tombak APIP di daerah, diminta tidak hanya menjadi pemeriksa, tetapi juga sebagai pengarah (advice), pemberi masukan, sekaligus penahan agar usulan program tidak melenceng dari prinsip efisiensi dan kebutuhan riil masyarakat.

2. Ruang Peran Inspektorat dalam Perencanaan & Penganggaran OPD

Berikut sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan Inspektorat provinsi/kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan OPD:

• Review usulan program OPD sebelum diajukan dalam musrenbang / RKPD
• Inspektorat dapat melakukan telaahan awal terhadap usulan program, mempertanyakan relevansi, kebutuhan, dan anggaran yang diajukan.
• Memberikan rekomendasi atau warning terhadap program boros atau tidak tepat prioritas
• Bila terdapat usulan program dengan anggaran terlalu besar, tumpang tindih antar OPD, atau kurang manfaat nyata ke masyarakat, inspektorat wajib menyuarakan catatan.
• Menjadi mitra teknis dalam penyusunan indikator kinerja dan target realistis
• Inspektorat bisa membantu OPD merumuskan indikator yang SMART (Spesifik, Terukur, Ambisius tapi Realistis, Relevan, dan Time-based), sehingga anggaran yang disusun berdampak nyata.
• Melakukan simulasi “budget stress test”
• Misalnya menghitung skenario ketika anggaran tak turun atau pemasukan daerah menurun – apakah semua program masih layak atau harus disesuaikan.
• Koordinasi dan validasi data
• Inspektorat dapat memeriksa asumsi dasar seperti data penduduk, kondisi lapangan, data keuangan historis, dan input dari stakeholder agar usulan program tidak “melayang”.
• Membangun sistem komunikasi formal antara OPD dan Inspektorat
• Misalnya forum pra-usulan atau laporan draft usulan program yang wajib dikonsultasikan ke inspektorat sebelum finalisasi.

3. Tantangan dan Hambatan yang Harus Diantisipasi

Beberapa tantangan yang biasa dihadapi Inspektorat dalam mengambil peran aktif di tahap perencanaan:

• Opini bahwa pengawasan di perencanaan dianggap menghambat proses birokrasi
• Beberapa OPD mungkin menganggap masukan dari Inspektorat sebagai hambatan administratif atau “rem tambahan”.
• Keterbatasan kapasitas SDM Inspektorat
• Tidak semua inspektorat memiliki staf yang memiliki keahlian teknis perencanaan program, analisis keuangan, dan pemahaman sektor spesifik.
• Krisis waktu dan deadline anggaran
• Perencanaan dan penyusunan anggaran sering kali mengejar tenggat waktu sehingga space bagi validasi dan review menjadi sempit.
• Kurangnya wewenang formal di tahap perencanaan OPD
• Beberapa regulasi daerah belum memberi ruang bagi inspektorat untuk memberi koreksi sebelum penetapan anggaran.

4. Strategi Penguatan Inspektorat agar Efektif Mengawal OPD

Agar peran inspektorat tidak sekadar formalitas, tetapi memberi dampak riil, beberapa strategi berikut dapat diterapkan:

• Peningkatan kapasitas teknis SDM Inspektorat, meliputi pelatihan perencanaan, penganggaran, analisis keuangan, dan digital auditing.
• Pemanfaatan sistem informasi dan analitik untuk membantu inspektorat melakukan deteksi dini, komparasi antar OPD, serta pemantauan anggaran berbasis data.
• Penetapan SOP dan mekanisme formal pemberian rekomendasi pada usulan OPD agar setiap usulan wajib melalui proses review inspektorat.
• Monitoring tindak lanjut rekomendasi setelah usulan disetujui, dan evaluasi efektivitas rekomendasi setiap tahun.
• Penguatan koordinasi lintas lembaga, misalnya kemitraan dengan BPKP, kejaksaan, dan aparat pengawasan lainnya untuk memperkuat legitimasi koreksi inspektorat.

5. Dampak Positif Bila Inspektorat Berperan Proaktif

• Pencegahan penyimpangan dan pemborosan sejak awal sehingga anggaran daerah lebih efisien.
• Peningkatan kualitas program OPD, karena setiap usulan harus dipertanggungjawabkan secara cermat.
• Kepercayaan publik meningkat, karena tata kelola daerah terlihat transparan dan diperiksa lebih hati-hati.
• Penurunan temuan audit akibat kesalahan desain program, dan perubahan orientasi pengawasan dari "banyak temuan bagus" menuju “sedikit temuan tanda pengawasan efektif”.

Himbauan Mendagri Tito pada 9 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintahan daerah untuk mengubah paradigma pengawasan dari pasif menjadi preventif dan aktif. Optimalisasi peran Inspektorat dalam tahap perencanaan penganggaran OPD bukanlah tugas tambahan, melainkan tugas strategis yang harus dijalankan agar anggaran setiap rupiah betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kesiapan SDM, mekanisme yang jelas, dan kemauan untuk bekerja bersama, inspektorat daerah dapat menjadi penentu keberhasilan tata kelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan.